DLHK Riau Didemo AGPMPPK Terkait Hutan Lindung

🅖𝙖𝙡𝙖𝙠𝙨𝙞𝙥𝙤𝙨𝙩.𝙘𝙤𝙢 – Pekanbaru –  Aliansi Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (AGPMPPK) unjuk rasa terkait persoalan pembukaan lahan ilegal di kawasan hutan lindung Bagan Sinemba Kabupaten Rokan Hilir.

Aksi dipimpin James Fajri di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin (16/11/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, tangkap Edison Napitupulu berkebun di hutan lindung lokasi Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir. Tangkap Bonar Sianipar pemilik kebun di hutan lindung di Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan hilir luas 1.605 hektar (Ha). Segel perkebunan kelapa sawit Bonar Sianipar di Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

Orasi James Fajri mengatakan, hutan lindung adalah tugas DLHK untuk melindungi dan mengontrol hutan lindung, tetapi DLHK tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kami ingin pihak DLHK untuk menanggapi dan memproses agar hutan lindung di Provinsi Riau terlindungi,” kata James.

Menurut dia, Riau kaya akan kekayaan dan luas hutannya, tetapi ada beberapa hutan yang di lindungi yang di jadikan perkebunan sawit.

“Kami minta DLHK agar mengusut persoalan ini sehingga hutan lindung di Provinsi Riau tetap terjaga,” tutur James.

Ia meminta Dinas LHK untuk dengan segera memanggil dan memproses terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan Dinas LHK untuk mampu memposisikan diri dalam menyikapi kasus lahan ilegal yang dilakukan Edison Napitupulu dan Bonar Sianipar yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir

“Kami mmeminta Dinas LHK untuk memanggil pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan meminta keterangan terkait persoalan ini,” pinta James.

Dirinya menyebutkan, jika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas nama yang telah disebutkan, maka kami meminta agar ini dituntaskan sesuai proses hukum yang berlaku.

“Kami mendukung agar Dinas LHK melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam menangani kasus dugaan lahan ilegal dengan keterlibatan Edy Son Napitupulu dan Bonar Sianipar,” sebut James.

James menyatakan mendukung kinerja Dinas LHK untuk segera memberantas oknum mafia perusak kawasan hutan lindung.

“Jika dalam waktu sesingkatnya tuntutan ini tidak menuai titik terang, maka kami akan kembali melakukan pengawalan dengan aksi,” ujat James.

Massa aksi diterima Kepala Seksi (Kasi) Pengaduan DLHK Provinsi Riau, Dwi Yana ucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik sekalian.

“Adapun tindakan dan pengaduan adik-adik atas pengaduan hutan lindung tetap akan kita tindak lanjuti. Dan terhadap tuntutan untuk memanggil dan memproses tetap kami terima,” ucapnya.

Lanjut Dwi, Tim Satgas terpadu saat ini masih melaksanakan tugasnya, dimana tim terpadu akan tetap melakukan kolaborisasi apa pun permasalahannya.

“Jadi apakah nanti itu perdata atau pidana terkait dugaan kasus hutan lindung di Kabupaten Rokan Hilir dan kasus ini tetap akan kita tindaklanjuti,” tambahnya. (Tony/Nis)

Editor: Oslam

Foto: AGPMPPK unjuk rasa terkait persoalan pembukaan lahan ilegal di kawasan hutan lindung Bagan Sinemba Kabupaten Rokan Hilir di kantor DLHK Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. (Tony Wijaya/Trans89.com).

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.