45% off www.bookhave.com.look at this web-site replica rolex.Under $20 replica watches.you could look here swiss replica watches.Top Seller replique montre de luxe mouvement suisse.Buy now repliki zegark贸w szwajcarskich.Best https://www.fake-watches.icu/.my response www.watchitdoit.com.Wiht 30% Discount fake rolex.click here for more watcheszs.useful reference 1:1 swiss replica watch.my site best place to buy replica watches.Check This Out https://www.pharmacywatches.com/.Top fake patek philippe.great site https://www.sextagheuer.com/.next page franck mueller replica.read this post here fake richard mille.successful feeling noob factory watches.directory bell and ross replica.

 

CATATAN KRITIS TERHADAP KINERJA DAN PERAN DPR DALAM PEMBUATAN UNDANG UNDANG CIPTAKERJA (7)

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH

Plus Minus

DI SAMPING perlu dipahami juga tentang terdapat kelebihan dan kekurangan omnibus law RUU Cipta Kerja sebagaimana dijabarkan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR. Kelebihannya, Pertama, pembahasan bersifat multisektor serta menggabungkan banyak UU, sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat dibandingkan dengan mengubah UU tersebut satu per satu. Kedua, omnibus law lebih tepat diterapkan di negara yang regulasinya tumpang tindih, hiper regulai dan disharmoni. Tujuan omnibus law setidaknya menjawab soal efisiensi dan harmonisasi hukum. Ketiga, karena menggabungkan banyak UU untuk dibahas dalam satu RUU, maka ada efisiensi anggaran negara dalam proses penyusunan UU dapat tercapai. Keempat, omnibus law RUU Cipta Kerja harus menciptakan instrumen kemudahan berusaha.

Bahwa  di satu sisi UU Cipta Kerja tak hanya tak hanya menguntungkan investor asing dan dalam negeri, tetapi juga wirausaha yang baru tumbuh sesuai arus perkembangan generasi baru yang lebih memilih menjadi wiraswasta mandiri. Sementara kekurangan omnibus cipta kerja ini. Pertama, bila diterapkan di Indonesia dikhawatirkan tak sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut civil law. Pasalnya, konsep omnibus law lebih dikenal penerapannya di negara yang menganut sistem common law. Kedua, melalui pembahasan yang cepat dan merambah banyak sektor, omnibus law dikhawatirkan mengenyampingkan pedoman tata cara pembentukan peraturan perUndang Undangan yang demokratis yakni memungkinkan mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan UU. Ketiga, memungkinkan dipangkasnya kewenangan DPR sebagai pembentuk UU yang demokratis serta hasil pembahasan rentan mengalami uji materi.

Terlebih lagi terbentuknya Undang Undang (UU) Cipta Kerja atas dasar pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja baru. Apalagi, angkatan kerja baru per tahunnya kurang lebih hampir mencapai 2,9 juta orang. Pemerintah menyadari jika negara yang menciptakan lapangan pekerjaan lewat penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), TNI, Polri itu tidak mungkin bisa terserap semua. Oleh karena itu, timbul satu konsep dasar bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus lewat sektor swasta. Sektor swasta ini instrumen, maksudnya adalah investasi. Karena investasi lah yang bisa untuk kemudian orientasinya menciptakan lapangan pekerjaan.

Evaluasi Kinerja DPR

Pada tanggal 30 Maret 2020, DPR RI memutuskan menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan III, meskipun Virus Corona (COVID-19) sedang mewabah di Indonesia. Perlu diketahui bahwa, virus COVID-19 ini telah menyebar hampir di seluruh negara tak terkecuali di Indonesia dengan korban kematian yang cukup besar. Untuk mengatasi bertambahnya korban, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing dan mendeklarasikan kondisi Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana diatur pada UU Nomor 6 Tentang Kekarantinaan Kesehatan guna membatasi aktivitas diluar rumah dan tidak melakukan kegiatan yang melibatkan khalayak ramai.

DPR RI, yang merupakan perwakilan rakyat Indonesia, harus memperhatikan seruan dan masukan masyarakat demi terciptanya kondisi aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat. Sayangnya, tugas utama sebagai penampung aspirasi rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika tuntutan buruh dan berbagai elemen organisasi masyarakat, yang menyerukan tunda pembahasan Omnibus Law di tengah pandemik COVID-19 ini dan DPR RI fokus menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan dalam penanganan COVID19, tuntutan tersebut tidak didengarkan oleh anggota dewan yang terhormat.

Pada tanggal 20 Oktober 2019, wacana mengenai konsep Omnibus Law di Indonesia mulai dibahas. Hal itu ditandai dengan di singgungnya wacana Omnibus Law pada pidato Presiden Jokowi pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 di Senayan, Jakarta. Pada 17 Desember 2019, Pemerintah mengajukan konsep perundangan Omnibus Law ke DPR. Setelah satu tahun berjalan, Pada 16 Januari 2020, Badan Legislasi DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang UU DPD guna menyusun kembali Prolegnas RUU Prioritas 2020. Dari rapat tersebut, DPR dan pemerintah menyepakati 50 Rancangan Undang Undang (RUU) dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020 yang mana terdapat empat RUU yang menggunakan konsep Omnibus Law di dalamnya.

Menindaklanjuti hasil rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah, tertanggal 22 Januari 2020, Rapat Paripurna DPR menyetujui laporan Baleg DPR RI mengenai penetapan Prolegnas Prioritas 2020. Eksistensi Omnibus Law di Indonesia kemudian berlanjut semakin nyata dimulai dari penyerahan Surat Presiden, RUU Cipta Kerja, dan Naskah Akademik kepada DPR RI oleh pemerintah pada tanggal 12 Februari 2020. RUU Cipta kerja merupakan Omnibus Law yaitu UU baru yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Pada tanggal 30 Maret 2020, DPR mengakhiri masa reses dan menyelenggarakan rapat paripurna, dimana Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja di parlemen tidak akan berhenti, dan tetap akan dilakukan sesuai mekanisme perUndang Undangan. Memasuki bulan April, situasi pandemi di Indonesia semakin mengenaskan. Persebaran Virus Corona semakin meluas dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, termasuk kebutuhan APD bagi tenaga medis yang bertugas menjadi garda terdepan penanganan Virus Corona. Namun, kondisi tersebut tidak menggoyahkan keteguhan DPR. Tertanggal 2 April 2020, DPR menyetujui pembahasan rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna, dimana di dalam Rapat Paripurna tersebut kemudian dilakukan penugasan kepada Badan Legislasi untuk membahas RUU Cipta Kerja.

Tidak berhenti sampai disitu, pada tanggal 7 April 2020, Dilakukan rapat pendahuluan oleh Badan Legislasi (Baleg) untuk menyepakati rancangan jadwal acara pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilanjut Rapat kerja pertama untuk membahas draf Omnibus Law antara pemerintah dan Baleg DPR yang kemudian disepakati untuk membentuk panitia kerja (panja) Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law pada 14 April 2020. 20 April 2020 Badan Legislasi (Baleg) DPR menetapkan nama anggota panitia kerja (panja) pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Dimana delapan dari sembilan fraksi partai mencatatkan nama anggotanya untuk terlibat dalam Panja RUU Cipta Kerja.

Di samping itu, pembahasan dan penetapan UU Cipta Kerja dilakukan dalam masa merebaknya wabah Covid-19 yang mana DPR juga harus turut terlibat dalam proses menjamin kepastian dan pembentukkan UU untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga vital negara yang masuk kedalam jajaran 3 kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut seharusnya melaksanakan fungsi check and balances agar tidak ada satu kekuasaan yang memiliki overpower dalam menjalankan setiap fungsinya.***(BERSAMBUNG)

DR. H. JONI, SH, MH,; Notariss, Pengurus Pusat INI (Ikatan Notaris Indonesia) Universitas Diponegoro,  Dosen Sekolah Tinggi Ilmu  Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.