RUMITNYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAK LIAR

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH.

DIMAKLUMI, bahwa dalam hal penidakan berdasarkan sanksi yang dikenakan berdassar ketentuan UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) masih lemah. Dalam Bahasa sosial, penegakan aturan yang berdimensi sanksi masih merupakan upaya tertuju pada efek kejut. Belum dan nampaknya masih jauh dari tujuan untuk menciptakan efek jera. Bagaimana tidak, berdasarkian angka secara umum, hanya 22% (duapuluh dua perseratus) saja, tingkat ketundukan pada pengenaan sanksi.

Kondisi di atas tentu saja mengkhawatirkan, baik pada tingkat kerusakan hutan dan merambah kepada kerusakan lingkungan, maupun efektivikasi penegakan hukumnya. Untuk itu kiranya dibutuhkan pengkajian secara serius dan komprehensif bagaimana caranyaagar penegakan hukum ini benar benar efektif. Kerusakan yang bukan rahasia umum lagi diperkecil atau dipersempit, dapat benar benar secara materiil tidak menimbulkan akibat yang luas, baik terhadap tingkat kerusakan hutan maupun pada tingkat kerusakan lingkungan hidup

Efektivitas Penegakan Hukum

Ajaran klasik namun tetap up to date, ihwal penegakan hukum terhadap peraturan yang sudah dituangkan dalam bentuk tertulis tergantung pada beberapa komponen. Penegakan hukum atau law enforcement sering dipahami sebagai tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum seperti ini sangat sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum seakan akan menjadi tanggungjawab aparat hukum saja. Pada hal penegakan hukum konteksnya lebih luas, termasuk tanggungjawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (perzoonlijk) melekat kewajiban untuk menegakkan hukum.

Memang bagi orang awam, penegakan hukum pada umumnya hanya dilihat sebagai tindakan represif dari aparat hukum. Sedangkan tindakan di luar dari aparat hukum hanya dipandangnya sebagai partisan hukum,misalnya tindakan informatif terhadap aparat hukum adanya peristiwa hukum atau gejala akan terjadinya peristiwa hukum. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau prilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintalah yang menjadi actor security.

Pada perspektif lain, bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Komponen pertama adalah aturan hukum yang secara tertulis sudah ditetapkan. Ini adalah substansi hukum. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundangundangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum law as a tool of sosial engineering dari Roscoe Pound,atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.

Komponen kedua adalah penegak hukum. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan aturan hukum.Sejauh ini tidak ditemukan definisi Lembaga Penegak Hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga berarti badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga juga berarti pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dl suatu kerangka nilai yang relevan. Sedangkan penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

Komponen ketiga adalah fasilitas untuk secara operasional dipakai sebagai sarana penegakan hukum.Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Fokus perhatian proses penegakan hukum (enforcement of law) pada fasilitas yang kongkritnya adalah seluruh sarana prasarana baik fisik nonfisik yang berfungsi sebagai pendukung proses penegakan hukum (keadilan di pengadilan) diantaranya ruang dan perangkat ruang persidangan, ruang kerja para pegawai penegak hukum,mesin ketik, komputer dan lain sebagainya.

Termasuk sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia pendukung yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagiamana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat mengejar pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan pengejaran yang canggih dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran yang sangat penting.

Komponen keempat adalah kondisi masyarakat. Bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat disini yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan turut mempengaruhi proses penegakan hukum. Adapun warga masyarakat yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Komponen kelima adalah budaya hukum. Faktor kebudayaan menjadi salah satu yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Berdasaarkan kenyataan di atas, kita dapat menangkap makna mengapa penegakan hukum dalam bidang kehutanan sulit dilakukan. Kesemua komponen itu menunjukkan titik lemah yang kesemuanya pula merupakan komponen yang secara bersamaan harus diperbaiki. Untuk itu kesemua pihak harus saling bahu membahu, bekerja keras untuk mewujudkannya.***

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.