Membongkar Dugaan Permainan dan Penipuan ULP PLN Pangkalan Kerinci dan Rayon

Suaraburuhnews.com – Pangkalan Kerinci – Apakah ada kaitannya hutang negara ke PLN saat ini karena dugaan permainan dan penipuan data pelanggan listrik yang terjadi saat ini?

Terkadang sulit ditemukan kecurangan dan penipuan itu. Tetapi tak jarang juga dijumpai dalam praktiknya. Apa tah lagi bagi masyarakat awam yang buta dengan permainan yang dilakukan
para oknum – oknum PLN dan anak rayonnya.

Tarif penjualan meteran listrik atau kWh (Kilo watt hour) pelanggan seharusnya tidak subsidi dibuat oknum – oknum meteran subsidi. Harga atau tarif meteran atau kWh baru sangat jauh selisihnya. Dan selisih harga inilah yang diduga merugikan negara.

Menurut Idris (39) warga Pangkalan Kerinci saat dijumpai sbnc Selasa (28/7/2020) di Pangkalan Kerinci, bahwa telah terjadi dugaan permainan dan penipuan yang dilakukan oleh ULP PLN Pangkalan Kerinci dan oknum biro-biro Unit Layanan Pelangan (ULP) PLN tersebut.

Pemuda asal Semenanjung Kampar itu menemukan di lapangan bahwa dugaan dan kecurangan yang terjadi selama ini yang diduga membuat kerugian negara akibat dugaan permainan oknum-oknum ULP PLN Pangkalan Kerinci dan biro-bironya.

“KWH pelanggan di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti seharusnya tarif atau harga kWh tidak subsidi dibuat harga subsidi. Seperti gedung penangkaran walet masak diberikan KWH subsidi,” ungkap Idris kepada sbnc.

Idris melanjutkannya,“Pemilik gedung penangkaran walet saat mengajukan permohonan atau mendaftar kWh baru, tidak kWh subsidi. Dan selisih harga menguntungkan oknum-oknum,” katanya.

Kemudian kWh yang diberikan ke penangkaran walet kWh subsidi dan anehnya lagi identitas kWh tersebut mengunakan NIK KTP orang dari luar daerah tersebut. Siapa yang membikin subsidi, kata Idris.

“Ini namanya pemalsuan data. Penangkaran gedung walet, Kedai dan rumah makan seharusnya mendapatkan kWh bisnis nyatanya kok bisa kWh subsidi, ada apa? Dan sepanjang kita ketahui kWh bersubsidi diperuntukkan kepada orang tak mampu atau miskin, jelas Idris

Dan anehnya lagi identitas orang miskin atau tidak mampu identitasnya digunakan untuk orang mampu. Identitas orang tidak mampu tersebut berlamat di luar daerah. Identitas dari luar tersebut ada dari Desa Tolam, Desa Pangkalan Lesung, Desa Gambut Mutiara dan bahkan ada dari luar propinsi, kata Idris.

Dari mana dapat nomor KTP tersebut? Diduga ada kerjasama antara ULP PLN Pangkalan Kerinci dan rayon – rayon. Sementara masyarakat atau pelanggan tidak tahu sama sekali identitasnya diganti atau digunakan orang lain, tutup Idris.

Terkait dengan temuan ini, Manejer PT PLN (Persero) ULP Pangkalan Kerinci, Ibnu Hajar saat dikonfirmasi via selulernya pada Sabtu (30/7/2020) mengatakan bahwa,”Yang mendaftar untuk permohonan kWh baru bersifat terbuka dan secara online. Pada waktu mendaftar bisa saja dari mana asalnya. Saat di lapangan kita memastikan sesuai nggak dengan kondisi di lapangan. Kita lakukan pencocokan apakah dia layak dapat subsidi atau tidak,” kata Ibnu Hajar.

Selain itu Manejer ULP PLN Pangkalan Kerinci itu menjelaskan tentang temuan ketidakcocokan kWh yang tidak sesuai dengan satutus sosial Masyarakat. Dimana kWh subsidi diberikan kepada orang kaya seperti pemilik penangkaran walet atau rumah makan dia menjelaskan,”Kalau ada tidak sesuai dengan pemohon kita tidak terpantau hal ini. Kami memastikan kalau ada laporan warga akan kita tindak lanjuti disesuaikan dengan persil di lapangan, tutup Manajer UPL PLN pangkalan Kerinci itu.

Ditulis : Rojuli
Editor : Aps
Poto : sbnc.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.