Luasan Tahura Berkurang Separuh DPRD Riau, Pemprov Harus Bertanggungjawab

🅖𝙖𝙡𝙖𝙠𝙨𝙞𝙥𝙤𝙨𝙩.𝙘𝙤𝙢 – Pekanbaru –
Taman Hutan Raya (Tahura) yang dimiliki oleh Pemerintah provinsi Riau telah berkurang luasanya lebih dari 50%. Dalam SK Menteri Pekebunan dan Kehutanan yahun 2009, luasan Tahura sekitar 6.132 hektar. Namun sekarang tinggal menjadi 339,55 hektar. Kekurangan luasan lahan Tahura dititikberatkan kepada pemerintah provinsi Riau.

Karena pemerintah mulai dari tingkat Gubernur, Bupati/ Walikota dan pejabat desa telah memperjualbelikan dan mengeluarkan izin usaha penebangan hutan terhadap pengusaha.

“Pemprov Riau harus bertanggung jawab atas kekurangan lahan Tahura. Bagaimanapun, Pemprov harus mengembalikan kembali keutuhan Tahura,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN Syamsurizal pada pembacaan pandangan fraksi dalam paripurna DPRD Riau, pembentukan Ranperda tentang pengelolaan hutan Sultan Syarif Kasim (SSK) Tahura, Kamis (19/3/2020).

Dijelaskan Syamsurizal, lahan Tahura yang berada di tiga daerah di propinsi Riau, yakni; Kampar, Siak dan Pekanbaru sudah dikusai oleh 600 Surat Keterangan (SKT). Dari satu SKT memiliki luas sekitar 2 hektar. Sebelumnya DPRD sudah menyurati Bupati/Walikota tempatan . Namun sampai sekarang surat pembatalan SKT itu belum kunjung dibalas.

Maka sekarang secara tegas DPRD Riau harus mengusulkan pembentukan Ranperda untuk pengelolaan hutan SSK. Menurutnya akibat adanya pengalihan fungsi lahan menjadi perkebunan,telah merusak ekosistem yang ada . Hutan SSK ditunjuk untuk pariwisata tidak terwujud di karena lahannya sudah dikuasai oleh pengusaha. Oleh sebab itu hutan Tahura merupakan aset daerah yang memiliki potensi SDA baik ke depan. Maka harus dilindungi dengan payung hukum supaya keberadaannya bisa kuat.

Berdasarkan hasil penelitian tim tapal batas pemprov Riau, tapal batas Tahura audah berada sekarang dengan tapal batas yang ditetapkan oleh Menteri 15 tahun yang lalu.
“Sekarang kehancuran Tahura sudah terlihat secara fakta, namun tidak ada penyelesaian oleh Pemprov Riau. Untuk itu Tahura harus dilindungi dengan payung hukum kuat supaya tidak bisa diperjualbelikan lagi oleh pejabat pemerintah maupun desa,” ujar Syamsurizal.

Sementara Sugeng Pranoto dari fraksi PDIP menegaskan, penyusutan lahan Tahura sangat cepat. Hutan yang dilindungi negara itu sudah ditumbuhi perkebunan sawit. Sementara sebelumnya perusahaan telah mengambil kayu alam untuk ilegal logging.

“Jadi atas kehancuran Tahura ini, kami mohon dari penjelasan Pemerintah Provinsi Riau. Supaya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Sugeng beserta pernyataan dari fraksi lain dalam pandangan terhadap
Ranperda terhadap pengelolaan hutan SSK itu.

Editor: Oslam

Foto: Salah satu Tahura SSK. Foto internet.

Artikel ini sudah pernah tayang di Segmennews.com dengan judul,
Pemprov Riau Harus Bertanggungjawab Berkurangnya Taman Hutan Raya.

 

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.