Kemarin Polri-Kejaksaan Teken Surat Cegah Bolak-balik Berkas Karhutla, Kasus PT AA Apa Kabar?

🅖𝙖𝙡𝙖𝙠𝙨𝙞𝙥𝙤𝙨𝙩.𝙘𝙤𝙢 – Pelalawan – Pada Hari Kamis Tanggal (6/5/2021) kemarin Polri dan Kejaksaan Agung beserta sejumlah instansi terkait menandatangani surat keputusan bersama mempercepat penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Surat kesepakatan itu bagian dari upaya penegakan hukum terpadu menanggulangi Karhutla. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menerangkan kedua instansi menyamakan pendapat agar pemberkasan perkara-perkara pembakaran hutan dan lahan tak bolak-balik seperti dilansir CNN Indonesia.

“Soal penegakan hukum, kita dengan kejaksaan nanti setelah kita penyelidikan, penyidikan, kita koordinasi dengan kejaksaan. Berkaitan dengan saksi ahli, petunjuk lain kita komunikasikan sehingga tidak bolak balik berkas perkara,” kata Argo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Argo menerangkan keputusan tersebut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kegiatan pencegahan dan penegakan hukum kasus-kasus Karhutla terlaksana secara terpadu.

Dia pun menerangkan, kejadian Karhutla beberapa tahun lalu di Indonesia menjadi salah satu evaluasi bagi pemerintah. Penindakan dan penegakan hukum perlu ditempuh agar Indonesia tak lagi dikomplain oleh negara-negara tetangga.

“Tentunya nanti harapannya bahwa tidak ada lagi komplain dari negara lain maupun dari negara tetangga berkaitan dengan asap. Jadi adanya kegiatan kebijakan bersama terpadu ini bisa meminimalisir dan mungkin sekarang masih minim hampir nggak ada komplain dari luar negeri,” tambah Argo.

Argo menuturkan, ada enam wilayah Kepolisian Daerah (Polda) yang menjadi prioritas lantaran memiliki titik-titik rawan Karhutla antara laian Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Riau, Polda Sumatera Selatan, dan Polda Jambi.

Pertanyaannya apakah setelah adanya kesepakatan baru ini akan menuntaskan perkara kejahatan lingkungan di rltanah air?

Berdasarkan data kepolisian, sepanjang 2020 terdapat 2.875 titik Karhutla di Indonesia. Jumlah itu diklaim menurun dari tahun sebelumnya yakni 27.758 titik api atau turun 81 persen pada 2019.

Masih segar dalam ingatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terbakar di areal konsensi PT Arara Abadi (PT AA) Distrik Sorek Kabupaten Pelalawan,Riau pada Tanggal (28/6/2020) sudah hampir satu tahun. Kasus karhutla ini menjadi atensi yang kuat di tengah masyarakat namun penanganannya tidak jelas sampai saat ini.

Terlapor PT AA sudah hampir 1 tahun dari kejadian berlalu, faktanya masih saja jalan ditempat. Dan sampai saat ini juga belum tau status hukum perusahaan pembakar hutan dan lahan ini.

Kebakaran lahan PT Arara Abadi di Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan yang terjadi menyita kemarahan pembela lingkungan hidup. PT Arara Abadi, pemasok bahan baku untuk Asia Pulp & Paper (APP), diduga sengaja melakukan pembakaran lahan seluas 83 hektar untuk ditanami kembali dengan akasia.

Sebelumnya, Made Ali koordinator Jikalahari juga mengatakan,” Polda Riau melakukan diskriminasi dan menganakemaskan PT Arara Abadi jika tak juga jadi tersangka,” katanya, seperti dimuat media ini.

“Padahal tahun 2019 Polda Riau cepat menetapkan korporasi karhutla sebagai tersangka yaitu PT Adei Plantation and Industry, PT SSS dan PT Tesso Indah,” jelasnya.

Dr Elviriadi pakar lingkungan mengatakan perusahaan Karhutla seolah “sakti,” yang bakar sarang lebah diuber. Masyarakat kecil yang lahannya terbakar tanpa sengaja yang tak ada kaitan dengan membuka lahan, inikan bukan ranah pidana lingkungan.
Apalagi disalah satu Kabupaten di Riau, ada warga yang berupaya mengusir Sarang Lebah diujung pohon sagu yang ditebangnya dengan api. Lalu api mengenai disekitarnya, cuma 15 × 15 m di lahan sendiri. Inikan hal yang tidak termasuk pasal pasal pemidanaan dalam UU.No.32 tahun 2009,” kata kepala departemen perubahan iklim Majelis Nasional KAHMI itu beberapa Minggu yang lalu di media ini.

Sekarang terlapor PT AA saat ini masih abu-abu. Pada Tanggal 15 Juli 2020 lalu, Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Alam Riau) melaporkan PT Arara Abadi (PT AA) Distrik Sorek ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan karena telah melanggar Pasal 98 Ayat(1) UU No 32/2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT AA sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merujuk pada PP No 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan atau Pencemaran lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, demikian pernyataan Jikalahari.

Dalam rilisnya, Jikalahari menyebutkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2020, tim menuju ke lokasi yang terbakar dan melihat asap masih mengepul, sebagian lahan masih terbakar dan tim Manggala Agni, BPBD dan tim RPK PT AA sedang melakukan pendinginan. Lokasi terbakar merupakan lahan yang sudah selesai melakukan penumpukan (stacking) dan siap ditanami dengan akasia. Di beberapa blok ditemukan akasia yang baru ditanam dan tidak terbakar.

“PT AA sengaja membakar untuk ditanami akasia dengan motif mengurangi biaya operasional,” kata Okto Yugo Setyo, Wakil Koordinator Jikalahari.

Selain mengumpulkan data lapangan, Jikalahari melakukan analisis melalui Citra Satelit Sentinel 2 untuk melihat tutupan lahan di kawasan PT AA. Hasilnya: pertama, pada Januari 2020, areal yang terbakar merupakan hutan alam yang ditumbuhi semak belukar; kedua pada Februari 2020, areal yang terbakar mulai ada pembukaan lahan; ketiga, pada Maret  – Mei 2020, membuka kanal baru dan menambah pembukaan lahan; keempat, Juni 2020 terus menambah pembukaan lahan hingga terbakar pada 28 Juni 2020.

Akibatnya, kebakaran seluas 83 ha tersebut telah merusak gambut dan lingkungan hidup termasuk melebihi baku mutu ambien udara yang merugikan lingkungan hidup senilai Rp 20.6 miliar. Jikalahari meminta Polda Riau segera menetapkan PT Arara Abadi sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan yang mencemari udara, merusak gambut dan lingkungan hidup.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mencatat, sejak Januari hingga pekan kedua Juli 2020 total luas lahan terbakar di Riau sudah mencapai seluas 1.371 hektar. Karhutla sudah terjadi di sepuluh kabupaten kota di Riau dengan rincian Rokan Hilir 52 hektar, Dumai 117 hektar, Bengkalis 357 hektar, Kepulauan Meranti 41 hektar, Siak 166 hektar, Pekanbaru 15 hektar, Kampar 22 hektar, Pelalawan 100 hektar Indragiri Hulu 48 hektar dan Indragiri Hilir 451 hektar.

Harapannya mudah-mudahan dengan adanya kesepian yang baru ini pelaku Karhutla diperlakukan sama. Siapapun dia tanpa tebang pilih.

Tajuk
Ditulis: M. Rojuli, wartawan JMSI Pelalawan, Riau.

Foto: Kebakaran hutan dan lahan oleh PT AA di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau beberapa waktu lalu, dok. Istimewa.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.