APRESIASI TERHADAP SANKSI UNTUK PEMBALAK LIAR

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH

AKHIRNYA, PT ADEI diputus besalah, dengan penjatuhan pidana pada kasus Karhutla di Riau. Pada putusannya, sebagaimana yang dibacakan dalam fakta persidangan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua PN Pelalawan Bambang Setiawan, SH, MH, memvonis terdakwa korporasi PT. Adei dengan membayar denda sebesar Rp 1 Milyar, dan pidana tambahan sebesar kurang lebih Rp 2,9 Milyar. Persidangan kasus ini menarik, sebab bisa disebuttkan bahwa selama ini terhadap kasus kasus Karhutla banuak bebas daripada dijatuhi pidana.

Putusan Wajar

Hakekatnya sebuah putusan adalah kebenaran yang secara formal mencerminkan keadilan. Keadilan yang bersifat sementara, sampai nantinya memperoleh keputuan yang bersifat inkracht atau mempunyai kekuatan huum tetap. Oleh karena itu secara formal sebuah putusan tidak boleh dikomentari tentang nilai adil atau tidaknya, karena sedikit atau banyak hal itu nantinya akan mempengaruhi putusan hakim. Namun demikian sebagai fakta social, dengan berdasarkan berbagai fakta yang ada, dan tidak berorientasi kepada penilaian adil atau tidak adil sebuah putusan layak dijadikan sebahgai bahan analisis berdsarkan dimensi kelimmuan.

Bahwa hakekat senbuah putusan, secara sosiologis dapat dicermati berdasarkan kepentingan Putusan tersebut. dalam kaitan ini, menurut tuntutan JPU, secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah dan untuk iktu patut dijatuhi hukuman. Sementara menurut penasehat hukum, terdakwa tidak bersalah dan untuk itu harus dibebaskan. Ketika kemudian vonios hakim dijatuhkan, pun mengandung logika kebenaran dan bedimensi keadilan bahwa terdakwa bersalah dan karenanya layak dijatuhi pidana.

Menarik, sebagaimana ungkapan dari Penasehat Hukum terdakwa PT. Adei saat bahwa masih ada kelemahan-kelemahan dari majelis hakim sendiri yang tidak mempertimbangkan tentang UU No. 39 Tahun 2010 Tentang Perkebunan, khususnya dalam hal sarana dan prasarana yang diwajibkan kepada perusahaan perkebunan. Dalam analisis penasehat hukum, bahwa pada Pasal 1 ada tempo tenggang waktu, hal itu tidak dijadikan sebagai dasar majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan.

Permasalahan di atas kiranya perlu klarifikasi khususnya dari dimensi keilmuan. Bahwa pada dsasarnya suatu kasus yang maih dalam proses secara yuridis tidak boleh dinilai, karena hal itu akan mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian sebagai sebuah fakta social kiranya tidak ada salahnya dan tidak dilarang untukdikomentyari sebagai sebuah catatan untuk memperkaya dan memantapkan nilai keadilan yang sedang diperjuangkan.
Atas dasar hal di atas kiranya wajar satu fenomena social (dalam halini putusan hakim) dijadikan sebagai dasar dala kaitan dengan pengayaan nilai putusan itu sendiri. Secara yuridis permasalahan yang terekait dengan putusan itu adalah tentang tidak diakomodasikannya ketentuan UU lain, yang kemudian dinilai memperlemah atau tidak mengokohkan daar putusan sehiunga putusan dinilai tidadk adil.

Lex Specialis

Sisi abu abu, sebutlah begitu, dari putusan yang didasarkan pada suatu ketentuan hukjum diperemasalahkan – apakah hal itu sudah tepat. Artinya tidakkah harus mengacu kepada kteneutn UU lain, yaitu UU Perkebunan. Tidakkah cukup dengan UU Kehutanan. Sekaitan dengan hal ini, bahwa asas lex specialist derogate legi generali, dalam terjemahan bebas bahwa hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum.

Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan UU yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Dari perspektif politik hukum pidana (penal policy), eksistensi asas ‘lex specialis derogat legi generali ” sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (ius operatum) melalui proses penegakan hukum. Intinya semuanya tergantung kepada bagaimana hakim menilai satu kasus yang ditangani.

Oleh karena itu, asas lex specialis ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya. Dijatuhkannya putusan tanpa memperhatikan UU lain, dalam kaitan ini adalah UU Perkebunan merupakan dasar putusan yang layak diapresiasi.

Bahwa apresiasi terhadap putusan yang didasarkan pada kasus yang sudah berjalan cukup Panjang tersebut patut ditunjukkan. Dalam kasus ini sesuai putusan Mahkamah Agung terpidana PT. Adei Plantation & Industry dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang PPLH dan dijatuhi hukuman pidana pokok berupa pidana Denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), juga dihukum dengan pidana tambahan berupa perbaikan akibat kerusakan lahan seluas 40 Ha melalui pemberian kompos dengan biaya sebesar Rp15.141.826.779,325. Dalam perkembangannya pidana itu kemudian ditambah dengan pidana penjara sebagaimana disebut.

Sekaitan dengan perspektif normatif, bahwa permasalahannya dengan mennjatuhkan putusan atas dasar UU Kehutanan dinilai sudah tepat, sudah mencukupi dan mewakili deskripsi ketentuan pasal dalam hukum pidana yang kemudian dijadikan sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana. Justru dengan menggunakan ketetuan lain dalam akomodasi terhadap putusan menjadikan putusan bersifat bias. Itulah sebabnya, apresiasi terhadap ketentuan lain di luar yang dijadikan sebagai dasar putusan, layak diberikan. Artinya konstruksi demikiian sudah tepat. Bentuk putusan bersifat ringkas dan mengapresiasi nilai keadilan secara lebih konkrit.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.